• Selasa, 27 September 2022

Jokowi Dinilai Tak Konsisten Terkait Wacana Tiga Periode

- Selasa, 30 Agustus 2022 | 18:08 WIB
Jokowi Dinilai Tak Konsisten Terkait  Wacana Tiga Periode (NET)
Jokowi Dinilai Tak Konsisten Terkait Wacana Tiga Periode (NET)

ACEHNOMICS.COM - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, pernyataan "taat konstitusi" ala Joko Widodo (Jokowi) dalam merespons wacana tiga periode "bersayap". Oleh karena itu pernyataannya tersebut memungkinkan Jokowi untuk kembali maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 apabila UUD 1945 diamendemen.

"'Taat konstitusi' itu pernyataan 'bersayap'. Satu sisi, taat tak boleh maju lagi untuk ketiga kalinya, sisi yang lainnya, kalau konstitusi diubah boleh maju yang ketiga kalinya, itu juga taat konstitusi," ujar Adi di Jakarta, Senin (29/8/2022).

Baca Juga: Negara G20 Satukan Komitmen untuk Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Bagi Adi, Jokowi semestinya bersikap tegas dalam menyikapi wacana tiga periode, yang selalu didengungkan para pendukungnya. Bahkan, seharusnya mendorong relawannya berhenti mendengungkan usulan tersebut.

"Itu wacana basi dan melawan rakyat, mestinya wacana tiga periode disetop. Presiden harus larang relawannya. Tahapan pemilu sudah dimulai, jadwal pemilu serentah sudah disahkah, Presiden tak boleh maju untuk yang keriga kalinya, mau apalagi?" tuturnya.

Adi pun menyesalkan masih berkembangnya wacana Jokowi tiga periode mengingat kondisi ekonomi masih belum baik. "Orang lagi susah ekonominya, BBM naik, harga juga naik, lapangan kerja sulit, masih saja ada yang usul tiga periode."

Teddy Wibisana, Aktivis Pro Demokrasi juga menegaskan, wacana Jokowi 3 periode bukan hanya mencederai konstitusi, tapi juga menghambat keberlanjutan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Relawan Jokowi ini menegaskan, demokrasi memang bukan sistem yang ideal, tapi demokrasi adalah sistem yang dibutuhkan.

"Agar demokrasi terus berkembang, maka perlu disiplin atas prinsip-prinsip demokrasi," ujarnya kepada Harian Terbit dihubungi, Selasa (30/8/2022)

Menurutnya, pembatasan masa jabatan publik, terbukanya partisi publik, dan kepatuhan pada konstitusi, adalah nilai dan prinsip demokrasi yang semuanya harus diberikan, bukan dipertentangkan. Oleh karena itu tidak tepat mempertentangkan antara pembatasan kekuasaan dengan hak publik untuk menyuarakan calon pemimpinnya.

Halaman:

Editor: Muchsin Fajri

Tags

Terkini

PAN Siap Umumkan Capres Cawapres Hasil Rakernas

Sabtu, 27 Agustus 2022 | 15:11 WIB

Terpopuler

X