ACEHNOMICS.COM - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai penambahan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terlalu kecil.
Bhima Yudhistira menyampaikan dengan penambahan anggaran bansos sebesar Rp24,1 triliun masih belum bisa menutupi masyarakat menengah ke bawah.
Pemerintah jangan berfokus pada masyarakat miskin atau kelompok pengeluaran terbawah. Menurutnya, kelas menengah rentan yang jumlahnya mencapai 115 juta juga perlu perlindungan dari dana kompensasi kenaikan harga BBM.
“Pemerintah jangan hanya fokus pada tambahan bansos untuk orang miskin atau 40% kelompok pengeluaran terbawah. Kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM,” tulis Bhima Yudhistira kepada Ayoindonesia melalui pesan singkat.
Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah juga membantu para pekerja upah minimum begitu juga dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bukan hanya fokus pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Saran Bhima Yudhistira soal bansos “Tidak bisa berhenti pada PKH, atau BLT, tapi para pekerja yang upah minimum nya cuma naik 1% perlu dibantu dengan skema subsidi upah dengan nominal lebih besar dibanding 2020-2021.”
“Begitu juga dengan UMKM perlu diberikan dana kompensasi misalnya subsidi bunga KUR-nya dinaikkan dua kali lipat, dikasih bantuan permodalan,” lanjutnya.
Ketika harga BBM subsidi pertalite terealisasi, Bhima Yudhistira melihat permasalahannya ada pada pencairan bansos untuk masyarakat. Ia menilai bansos seringkali mengalami kendala pada pendataan dan tingkat kecepatan penyaluran.
